Fiant-News - Acara ngaji Kebangsaan yang digelar Nasdem dilakukan untuk kerukunan antar umat beda agama, suku, bahasa dan budaya.
Pernyataan ini disampaikan Dewan Pimpinan Daerah Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Timur Hasan Aminuddin. Ini dilakukan karena akhir-akhir ini muncul pertikaian horizontal di tengah masyarakat karena adanya perbedaan suku, agama dan perbedaan lainnya tersebut.
"Kita yang multi kultur, multi etnis dan juga agama ingin tetap selalu menyatukan kebersamaan dalam menciptakan kerukunan. Inilah tujuan mulia Nasdem,"ujarnya Kamis (30/9/2010)
Makanya, lanjut dia, dalam acara ini sejumlah tokoh agama diberi waktu di depan mimbar untuk mendoakan keutuhan bangsa Indonesia secara bergantian. Masing-masing dari
tokoh agama Islam, Kristen, Budha, Hindu dan keyakinan Khonghucu.
Sementara, banyaknya konflik yang terjadi akhir-akhir ini juga mengundang keperihatinan KH Hasyim Muzadi yang juga hadir diacara halal biahala Nasdem itu. Mantan Ketua Umum PBNU yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang ini menegaskan, di tengah
masyarakat Indonesia saat ini telah terjadi stress social.
Ibarat rumput yang kering, rakyat Indonesia akan mudah terbakar apabila disulut api. Bahkan, tingkat stress social di tengah masyarakat sudah kronis sehingga menjadi penyakit nasional. "Stress social ini terjadi di semua aspek baik agama, etnis, pemerintahan, politik, budaya bahkan di dalam parlemen,"ujar dia.
Salah satu penyebab stress social ini menurut Hasyim adalah tidak adanya leadership atau kepemimpinan yang bagus di negeri ini sehingga rakyat kehilangan keteladanan.
Apalagi banyak pemimpin di negeri yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya. “Sampai kapan bangsa Indonesia harus seperti ini,” tandas Hasyim.
Menurutnya, harus ada upaya dengan cara duduk bersama agar bisa dicari solusi untuk memecahkan persoalan bangsa ini. Pemecahan bersama dengan cara restorasi harus segera dilakukan agar keterpurukan bangsa ini tidak berkepanjangan.
Apabila dilakukan restorasi, maka yang harus dibenahi adalah sistemnya dulu karena banyak system di Indonesia yang tidak match.
Dicontohkan Hasyim, Undang-Undang 1945 yang sudah menegaskan sistem pemerintahan Indonesia kabinet presidensial.
Namun kenyataannya tetap saja ada rasa parlementer karena adanya desakan dari kekuatan partai politik. “Sehingga presiden pun harus memikirkan kekuatan partai politik karena tidak ingin adanya oposisi,” pungkas dia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar