Kebijakan Kuota BBM di Daerah Peluang Empuk Spekulan

Fiant-News, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyatakan jika implementasi kebijakan penjatahan BBM per daerah harus dengan kontrol serta pengawasan yang efektif.

"Implementasi kebijakan penjatahan atau kuota BBM per daerah jangan dipaksakan, jika tidak diikuti dengan sistem kontrol atau pengawasan yang efektif. Sangat berbahaya karena tanpa pengawasan yang efektif, pasar BBM akan dikuasai spekulan," ungkapnya, dalam keterangan tertulisnya kepada Fiant-News, Senin (4/4/2011).

Dijelaskannya, kebijakan kuota BBM yang tidak terorganisir dengan baik akan menjadi peluang empuk bagi para spekulan yang ingin berniat curang. Misalnya, mereka akan menimbun dan memborong ketika SPBU mengalami kekosongan karena kuota sudah terserap seluruhnya, sehingga menyebabkan kelangkaan di masyarakat.

"Kebijakan kuota BBM per daerah itu menjadi peluang sangat empuk bagi spekulan. Mereka akan memborong dan menimbun. Ketika SPBU mengalami kekosongan karena kuota sudah terserap seluruhnya, akan terjadi kelangkaan BBM di masyarakat. Pada saat seperti itulah para spekulan mengeluarkan BBM simpanannya, dan menjualnya dengan harga di atas harga resmi Pertamina," jelasnya.

Modus seperti itu pernah terjadi di beberapa daerah saat pasokan terganggu akibat cuaca. Para spekulan memborong, dan dalam sekejap banyak SPBU mengalami kekosongan sehingga terjadi kelangkaan BBM.

"Pada saat kelangkaan itulah muncul pasar-pasar gelap BBM. Harga resmi pertamina tidak berlaku lagi. Bahkan pembeli dan penjual saling tawar menawar harga seliter bensin," tukasnya.

Dirinya menyarankan agar pemerintah sebaiknya tidak menyederhanakan masalah, karena pada akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung semua risiko ketidaknyamanan itu.

Namun demikian, dikatakannya, bukan hanya ketidaknyamanan masyarakat, tetapi sistem kuota BBM per daerah itu juga berpotensi menimbulkan amuk massa yang marah karena kekosongan BBM di daerahnya.

"Saran saya, implementasi sistem kuota BBM per daerah itu jangan dipaksakan jika infrastrukturnya belum siap," pungkasnya