Fiant-News, Surabaya --Laga perdana kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI) bakal dihelat di Kota Solo, Jateng pada 8 Januari 2011 mendatang. Solo adalah kota yang identik dengan pers. Sebab, di kota inilah organisasi profesi wartawan: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) digagas dan dideklarasikan.
Karenanya, dalam rumah tangga PWI, Solo memperoleh tempat istimewa dan diposisikan sebagai cabang tersendiri dalam struktur PWI, meski Solo masuk dalam Provinsi Jateng. Dengan demikian, di Jateng ada 2 cabang PWI: Solo dan Semarang.
Kota Bengawan--sebutan Solo--bakal menorehkan kembali sejarah. Kota ini diplot sebagai shohibul bait (tuan rumah) laga perdana LPI: Model kompetisi alternatif yang ditawarkan pengusaha nasional migas Arifin Panigoro (AP), selain ISL, Divisi Utama, dan kompetisi lain yang diputar PSSI. Akankah kompetisi LPI baka benar-benar tergelar dan jadi kompetisi sepakbola nasional?
Itulah pertanyaan besar yang menggelayuti banyak pemerhati dan penggila bola di Tanah Air dalam beberapa hari terakhir ini. Otoritas Kepolisian sempat menyatakan bahwa kompetisi LPI bisa digelar dan tak ada persoalan dengan regulasi perizinan. Sebab, kompetisi LPI bukan bentuk perbuatan pidana sehingga tak melanggar aturan hukum yang ada. Namun, tak berselang lama, pernyataan itu diralat oleh petinggi Kepolisian lainnya bahwa izin kompetisi LPI--termasuk laganya--bakal dikeluarkan setelah otoritas LPI memperoleh green light dari PSSI.
Mungkinkah PSSI bakal memberikan rekomendasi kepada LPI? Itu jadi persoalan sangat pelik dan besar yang sulit ditemukan jalan keluarnya. Sejak gagasan LPI sebagai kompetisi alternatif digagas dan masih jadi embrio, sikap pengurus PSSI di bawah Nurdin Halid sangat jelas: Menolak mentah-mentah dan menilai LPI sebagai kompetisi ilegal dan liar.
Kini, jalan mediasi coba dilakukan kantor Menegpora untuk memecahkan kebekuan ini, kendati terjunnya pemerintah yang diwakili kantor Menegpora itu agak terlambat. Hanya tinggal beberapa hari lagi kompetisi LPI diputar, pemerintah secara terbuka baru menyatakan akan memediasi antarpihak yang berkonflik atas persoalan ini. Tingkat keberhasilan mediasi ini peluangnya sangat berat, mengingat akutnya konflik antara pengurus PSSI dengan penggagas LPI.
Kalau mediasi itu gagal, apakah ada pola pendekatan lain untuk menyelesaikan polemik ini? Apakah pendekatan hukum adalah solusi paling mungkin dalam menyelesaikannya? Sekiranya polemik PSSI versus LPI benar-benar masuk ke jalur hukum, maka mungkin inilah kali pertama persoalan terkait olahraga--khususnya sepakbola--coba diselesaikan dengan jalur hukum dan itu bakal bisa menjadi preseden buruk persoalan olahraga lainnya di masa depan kalau muncul konflik.
Penyelesaikan konflik sepakbola PSSI versus LPI sejauh mungkin dihindarkan dari pola penyelesaian berpendekatan hukum. Meski langkah hukum itu bukan barang haram dan sah-sah saja. Tapi, sebaiknya otoritas PSSI dan penggagas LPI serta stakeholders lainnya dalam sepakbola lainnya belajar dan mengambil hikmah dari konflik yang terjadi di banyak partai, yang coba dituntaskan dengan pendekatan hukum.
Misalnya, konflik internal PKB pascamuktamar MLB Yogyakarta tahun 2011 dan muktamar II Semarang tahun 2005. Dualisme kepemimpinan PKB setelah muktamar Semarang berujung pada gugatan hukum ke peradilan yang berlangsung dalam banyak episode dan memakan tempo lama. Sehingga konflik internal PKB itu berjalan berseri-seri layaknya sinetron telenovela di televisi. Ada konflik yang melibatkan kubu Gus Dur dan Alwi Shihab versus PKB kubu Matori Abdul Djalil, konflik antara kubu Gus Dur dan Muhaimin versus Choirul Anam, lalu konflik antara PKB hasil MLB Parung versus PKB MLB Ancol, dan lainnya.
Akankah dunia sepakbola nasional bakal menapaki jejak demikian? Terlalu sayang kalau hal itu terjadi, mengingat sepakbola mampu menjadi mesin pembangkit nasionalisme secara luas dan mengintegrasikan sebagai komponen bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan antardaerah. Kalau bicara sepakbola nasional cuma satu hal diimpikan seluruh penggilanya di Tanah Air: Kapan Timnas Indonesia bisa tampil sebagai peserta di Piala Dunia bukan sekadar sebagai penonton setia dan bukan pula berkonflik di peradilan.
Karenanya, dalam rumah tangga PWI, Solo memperoleh tempat istimewa dan diposisikan sebagai cabang tersendiri dalam struktur PWI, meski Solo masuk dalam Provinsi Jateng. Dengan demikian, di Jateng ada 2 cabang PWI: Solo dan Semarang.
Kota Bengawan--sebutan Solo--bakal menorehkan kembali sejarah. Kota ini diplot sebagai shohibul bait (tuan rumah) laga perdana LPI: Model kompetisi alternatif yang ditawarkan pengusaha nasional migas Arifin Panigoro (AP), selain ISL, Divisi Utama, dan kompetisi lain yang diputar PSSI. Akankah kompetisi LPI baka benar-benar tergelar dan jadi kompetisi sepakbola nasional?
Itulah pertanyaan besar yang menggelayuti banyak pemerhati dan penggila bola di Tanah Air dalam beberapa hari terakhir ini. Otoritas Kepolisian sempat menyatakan bahwa kompetisi LPI bisa digelar dan tak ada persoalan dengan regulasi perizinan. Sebab, kompetisi LPI bukan bentuk perbuatan pidana sehingga tak melanggar aturan hukum yang ada. Namun, tak berselang lama, pernyataan itu diralat oleh petinggi Kepolisian lainnya bahwa izin kompetisi LPI--termasuk laganya--bakal dikeluarkan setelah otoritas LPI memperoleh green light dari PSSI.
Mungkinkah PSSI bakal memberikan rekomendasi kepada LPI? Itu jadi persoalan sangat pelik dan besar yang sulit ditemukan jalan keluarnya. Sejak gagasan LPI sebagai kompetisi alternatif digagas dan masih jadi embrio, sikap pengurus PSSI di bawah Nurdin Halid sangat jelas: Menolak mentah-mentah dan menilai LPI sebagai kompetisi ilegal dan liar.
Kini, jalan mediasi coba dilakukan kantor Menegpora untuk memecahkan kebekuan ini, kendati terjunnya pemerintah yang diwakili kantor Menegpora itu agak terlambat. Hanya tinggal beberapa hari lagi kompetisi LPI diputar, pemerintah secara terbuka baru menyatakan akan memediasi antarpihak yang berkonflik atas persoalan ini. Tingkat keberhasilan mediasi ini peluangnya sangat berat, mengingat akutnya konflik antara pengurus PSSI dengan penggagas LPI.
Kalau mediasi itu gagal, apakah ada pola pendekatan lain untuk menyelesaikan polemik ini? Apakah pendekatan hukum adalah solusi paling mungkin dalam menyelesaikannya? Sekiranya polemik PSSI versus LPI benar-benar masuk ke jalur hukum, maka mungkin inilah kali pertama persoalan terkait olahraga--khususnya sepakbola--coba diselesaikan dengan jalur hukum dan itu bakal bisa menjadi preseden buruk persoalan olahraga lainnya di masa depan kalau muncul konflik.
Penyelesaikan konflik sepakbola PSSI versus LPI sejauh mungkin dihindarkan dari pola penyelesaian berpendekatan hukum. Meski langkah hukum itu bukan barang haram dan sah-sah saja. Tapi, sebaiknya otoritas PSSI dan penggagas LPI serta stakeholders lainnya dalam sepakbola lainnya belajar dan mengambil hikmah dari konflik yang terjadi di banyak partai, yang coba dituntaskan dengan pendekatan hukum.
Misalnya, konflik internal PKB pascamuktamar MLB Yogyakarta tahun 2011 dan muktamar II Semarang tahun 2005. Dualisme kepemimpinan PKB setelah muktamar Semarang berujung pada gugatan hukum ke peradilan yang berlangsung dalam banyak episode dan memakan tempo lama. Sehingga konflik internal PKB itu berjalan berseri-seri layaknya sinetron telenovela di televisi. Ada konflik yang melibatkan kubu Gus Dur dan Alwi Shihab versus PKB kubu Matori Abdul Djalil, konflik antara kubu Gus Dur dan Muhaimin versus Choirul Anam, lalu konflik antara PKB hasil MLB Parung versus PKB MLB Ancol, dan lainnya.
Akankah dunia sepakbola nasional bakal menapaki jejak demikian? Terlalu sayang kalau hal itu terjadi, mengingat sepakbola mampu menjadi mesin pembangkit nasionalisme secara luas dan mengintegrasikan sebagai komponen bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan antardaerah. Kalau bicara sepakbola nasional cuma satu hal diimpikan seluruh penggilanya di Tanah Air: Kapan Timnas Indonesia bisa tampil sebagai peserta di Piala Dunia bukan sekadar sebagai penonton setia dan bukan pula berkonflik di peradilan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar