Fiant-News, Surabaya - Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, Said Utomo mengkritisi sikap DPRD yang merencanakan agenda interpelasi atau hak bertanya kepada Walikota terkait kebijakan kenaikan pajak reklame.
Kepada wartawan, Said mengatakan bahwa alasan yang digunakan DPRD untuk menggunakan hak interpelasi terlalu mengada-ada. Said menjelaskan, bahwa tidak ada keterkaitan antara harga reklame dengan harga barang seperti yang ditakutkan oleh anggota dewan. Sehingga, kenaikan harga reklame, tidak akan berimbas pada kenaikan harga barang - barang yang lain.
"Tidak ada keterkaitan, antar kedua harga tersebut. saya yakin, jika harga reklame naik, harga barang tidak akan ikut naik," ujarnya Sabtu (27/11/2010).
Seperti diketahui, dalam menggunakan hak interpelasinya, DPRD mengacu pada dua alasan dampak dari kenaikan reklame, diantaranya keputusan Walikota untuk menaikan pajak reklame dianggap telah bertentangan dengan Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, serta kenaikan harga reklame dianggap dapat berimbas pada kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
Lebih lanjut, Said menjelaskan, bahwa tidak ada hubungan langsung, antara harga reklame dengan masyarakat. Said meyakini, jika harga reklame naik, tidak akan berpengaruh langsung kepada masyarakat.
"Tidak ada hubungannya secara langsung antara pajak reklame dengan masyarakat. Persoalan reklame dengan produk yang ditampilkan, hanyalah hubungan bisnis to bisnis saja," imbuhnya.
Said memperkuat pemikirannya bahwa tidak ada hubungan langsung antara kenaikan harga reklame dengan masyarakat, dengan mencontohkan, bahwa sangat jarang iklan yang dipasang di papan reklame mengenai kebutuhan pokok. Padahal harga kebutuhan pokok lah yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
"Produk yang ditampilkan oleh reklame, seringkali bukan produk kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan, produk yang seringkali muncul di reklame, kebanyakan merupakan produk yang ditujukan untuk kalangan menengah ke atas. Jadi saya pastikan, tidak ada keterkaitan dengan masyarakat," pungkasnya. [Fiant]
Kepada wartawan, Said mengatakan bahwa alasan yang digunakan DPRD untuk menggunakan hak interpelasi terlalu mengada-ada. Said menjelaskan, bahwa tidak ada keterkaitan antara harga reklame dengan harga barang seperti yang ditakutkan oleh anggota dewan. Sehingga, kenaikan harga reklame, tidak akan berimbas pada kenaikan harga barang - barang yang lain.
"Tidak ada keterkaitan, antar kedua harga tersebut. saya yakin, jika harga reklame naik, harga barang tidak akan ikut naik," ujarnya Sabtu (27/11/2010).
Seperti diketahui, dalam menggunakan hak interpelasinya, DPRD mengacu pada dua alasan dampak dari kenaikan reklame, diantaranya keputusan Walikota untuk menaikan pajak reklame dianggap telah bertentangan dengan Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, serta kenaikan harga reklame dianggap dapat berimbas pada kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
Lebih lanjut, Said menjelaskan, bahwa tidak ada hubungan langsung, antara harga reklame dengan masyarakat. Said meyakini, jika harga reklame naik, tidak akan berpengaruh langsung kepada masyarakat.
"Tidak ada hubungannya secara langsung antara pajak reklame dengan masyarakat. Persoalan reklame dengan produk yang ditampilkan, hanyalah hubungan bisnis to bisnis saja," imbuhnya.
Said memperkuat pemikirannya bahwa tidak ada hubungan langsung antara kenaikan harga reklame dengan masyarakat, dengan mencontohkan, bahwa sangat jarang iklan yang dipasang di papan reklame mengenai kebutuhan pokok. Padahal harga kebutuhan pokok lah yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
"Produk yang ditampilkan oleh reklame, seringkali bukan produk kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan, produk yang seringkali muncul di reklame, kebanyakan merupakan produk yang ditujukan untuk kalangan menengah ke atas. Jadi saya pastikan, tidak ada keterkaitan dengan masyarakat," pungkasnya. [Fiant]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar